Makalah kasus hukum industri 2

KATA PENGANTAR

Pertama dan yang utama penulis memanjatkan puja serta puji kehadirat Allah SWT  karena berkat rahmat dan kasih-Nya, penulis dapat menyusun makalah ini walaupun masih banyak kekurangan pada penulisan makalah ini.

Pada kesempatan ini penulis akan membahas tentang Hukum Industri di Indonesia. Hukum dibuat agar tercipta suatu keteraturan dalam berbagai hal dengan kata lain hukum merupakan himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Industri merupakan suatu bidang yang menggunakan ketrampilan, dan ketekunan kerja dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil-hasil bumi, dan distribusinya sebagai dasarnya, umumnya dikenal sebagai mata rantai selanjutnya dari usaha-usaha mencukupi kebutuhan (ekonomi) yang berhubungan dengan bumi, yaitu sesudah pertanian, perkebunan, dan pertambangan yang berhubungan erat dengan tanah.

Hukum industri merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat dalam sebuah industri beserta semua sistem pendukungnya seperti operator, manager, presedir director, dll, yang harus ditaati demi terciptanya suatu keteraturan, keamanan, kenyamanan dan masih banyak lagi fungsi dari peraturan yang dibuat.

Oleh Karena itu penulis belajar menuangkan apa yang penulis dapat dalam mempelajari Hukum industri di Indonesia, semoga sedikit banyaknya dapat bermanfaat bagi kita dalam memahami Hukum Industri.

Bekasi, 02 Maret 2017

Dede mahendra

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan dunia perdagangan tidak dapat dilepaskan dan pembangunan di

bidang ekonomi yang pelaksanaannya dititikberatkan pada sektor industri. Salah satu

kendala dalam melakukan pembangunan di Indonesia khususnya di bidang ekonomi

adalah faktor perangkat hukum yang masih perlu dikembangkan dan ditegakkan guna

mengimbangi kebutuhan kemajuan masyarakat.1

Sejalan dengan berkembangnya pertumbuhan ekonomi maka berkembang pula

kehidupan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terutama pada sektor industri

dan perdagangan. Dimana dari sektor industri itulah berbagai produk yang

beranekaragam dihasilkan dengan menggunakan teknologi-teknologi yang cangggih

dan modern. Karena Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah satu faktor yang

dominan dalam memenangkan persaingan dengan menggunakan keunggulan berupa

kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang sangat berkaitan dengan bidang

kekayaan intelektual.

Jadi Hak Atas Kekayaaan Intelektual menjadi sangat penting, dikarenakan Hak

Atas Kekayaaan Intelektual merupakan sesuatu Undang-undang yang dibuat untuk

melindungi mengenai bidang-bidang yang bersangkutan dengan kekayaan intelektual

serta untuk menghindari kemungkinan pemalsuan atau persaingan yang curang.

Dengan adanya persaingan tersebut maka Hak Atas Kekayaaan Intelektual

mempunyai peranan yang sangat penting untuk melindungi agar pemalsuan itu tidak

terjadi dan Hak Atas Kekayaan Intelektual mempunyai kaitan yang sangat erat

terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi maupun Ekonomi. Disebabkan Hak Atas

Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu

kemampuan daya pikir manusia yang di ekspresikan dalam berbagai bentuk yang

memiliki atau mempunyai manfaat dan berguna dalam kehidupan manusia, yang

artinya bahwa Hak Atas Kekayaaan Intelektual adalah suatu bentuk kekayaan bagi

pemiliknya dan dari kepemilikannya itulah seorang mendapat keuntungan. Sehingga

dengan hasil karya yang diciptakan itu akan mempunyai peranan penting bagi

ekonomi serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perlindungan hukum terhadap desain industri sebagai salah satu karya

intelektual sangat diperlukan, bukan saja karena untuk kepentingan pendesain semata

akan tetapi dimaksudkan juga untuk merangsang kreatifitas pendesain untuk terus

menerus menciptakan desain baru.

Tidak semua desain industri yang baru dapat diberikan hak atas desain industri

dan perlindungan hukum. Pasal 4 Undang-Undang Desain Industri mengatur tentang

desain industri yang tidak mendapat perlindungan, yakni desain industri yang

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum,

agama, dan kesusilaan. Selain itu hak desain industri baru akan diberikan kepada

desain industri yang bersifat novelty (baru) dan telah terdaftar. Hanya desain industri

yang mempunyai kebaruan saja yang diberikan perlindungan hukum dan dengan

sendirinya dapat didaftarkan. Pendaftaran merupakan syarat mutlak agar industri yang

mempunyai kebaruan dapat diberikan perlindungan hukum dalam jangka waktu

tertentu. dampak negatif dari persaingan adalah terciptanya persaingan usaha yang

tidak sehat di antara pelaku bisnis. Persaingan usaha tidak sehat diartikan sebagai

persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau

pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan

hukum atau menghambat persaingan usaha.

 Sertifikat desain industri bisa digunakan sebagai alas hak untuk melakukan penuntutan baik secara pidana maupun perdata terhadap pihak-pihak yang dianggap melanggar hak desain

industri. di dalam bidang milik intelektual (Intelektual Property), ada bidang yang di

khususkan berkenaan dengan Ilmu Pengetahuan dan diterapkan dalam industri,

dimana pengetahuan dibidang ini sering disebut sebagai hak Atas Kekayaan Industri.

Yang utama adalah hasil penemuan atau karya-karya yang dapat digunakan untuk

dieksploitasi dalam industri. Penggunaan di bidang industri inilah yang merupakan

aspek terpenting dari Hak Atas Kekayaan Industri. hak Atas Kekayaan Industri dibagi

menjadi lima bagian yaitu Paten, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, dan Desain

Tata Letak Sirkuit Terpadu. Dalam perkembangan perindustrian untuk menciptakan

produk industri memerlukan rancangan model sebuah produk yang sering disebut

desain industri dalam mengeluarkan produk tersebut dipasaran. Dan untuk melindungi

desain industri ini maka diperlukan pengaturan tersendiri dalam Undang-Undang

yang bersangkutan dengan desain industri tersebut yaitu dalam Undang-Undang

Nomer. 31 tahun 2000.

Desain Industri termasuk juga bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Pengaturan mengkhusus kepada desain industri terdapat pada Undang-Undang No. 31

Tahun 2000 tentang Desain Industri (UUDI 2000). desain Industri termasuk juga bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI).Pengaturan mengkhusus kepada desain industri terdapat pada Undang-Undang No. 31Tahun 2000 tentang Desain Industri (UUDI 2000). Mengenai pelanggaran memakai desain orang lain yang sudah terdaftar untuk barang dan jasa yang sejenis, diancamdengan hukuman pidana dan denda pembayaran sejumlah uang yang telah ditentukan.

UUDI 2000 menyebutkan tidak semua desain industri dapat dilindungi secara hukum.

Desain industri yang baru saja yang oleh negara dapat diberikan kepada pendesain.

Desain industri yang mendapat perlindungan diberikan untuk desain industri yang

baru. Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri

tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.

Perlindungan atas hak desain industri ini akan lebih memudahkan dalam

melakukan sosialisasi kepada kalangan perusahaan dan pendesain dalam pemasaran

sebuah produk kemasyarakat. Karena dalam realitanya atau kenyataannya yang terjadi

dalam masyarakat adalah mengenai kesadaran masyarakat khususnya perusahaan dan

pendesain terhadap pemahaman desain industri yang masih sangat rendah yaitu dalam

prakteknya pengusaha tidak atau belum mendaftarkan desain industri barunya dari

produk barang tersebut yang dimilikinya, dimana produk itu akan dipasarkan,

sehingga ada persaingan yang curang dengan membuat, memakai, menjual,

mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang diproduksi, dimana

barang tersebut sudah diberi hak desain industri.

Obyek desain adalah barang atau komoditi yang merupakan desain yang

digunakan dalam proses industri, karena itu desain industri merupakan karya

intelektual di bidang industri.

Mengingat hal-hal tersebut diatas dan berhubungan mengenai perlindungan

hukum tentang desain industri yaitu untuk menjamin perlindungan hak-hak pendesain

dan menetapkan hak dan kewajibannya serta menjaga agar pihak yang tidak berhak

tidak menyalahgunakan hak desain industri tersebut. Yang menjadi landasan bagi

perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk kecurangan dengan cara

membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang

itu yang sudah diberi hak desain industri yang telah dikenal secara luas. Adapun

prinsip pengaturannya adalah pengakuan kepemilikan atas karya intelektual yang

memberikan kesan estetis dan dapat diproduksi secara berulang-ulang serta dapat

menghasilkan suatu barang dalam bentuk tertentu yaitu berbentuk dua dimensi atau

tiga dimensi. Dengan demikian desain industri dalam dunia industri dan perdagangan

mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan

disinilah desain industri harus lebih dipacu dan lebih ditingkatkan agar dapat

menghadapi persaingan yang ada dalam dunia industri dan perdagangan.

Berdasarkan penjelasan dan untuk menjawab permasalahan di atas maka

penulis tertarik untuk menulis “Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri

Di Sukoharjo”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menentukan rumusan masalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap desain industri di Sukoharjo?

2. Bagaimana prosedur untuk mendapatkan hak desain industri yang dilakukan oleh

pelaku Industri?

3. Bagaimana model perlindungan hukum bagi desain industri untuk masa yang

akan datang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian:

1. Untuk mendeskripsikan mengenai Desain Industri serta perlindungan

hukumnya, khususnya di daerah Sukoharjo.

2. Mengetahui cara mendapatkan prosedur Desain Industri.

3. Mengetahui perumusan model perlindungan hukum yang melekat pada desain

industri.

Manfaat Penelitian:

Adapun manfaat diharapkan dan diambil oleh penulis dari penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Agar pemerintahan lebih memperhatikan tentang perlindungan hukum desain

industri untuk para pegerajin.

2. Menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman bagi hasil karya desain industri

bagi masyarakat awam.

3. Bagi pelaku Industri, penelitian ini dapat melindungi hasil karya mereka dari

plagiarisme dan persaingan tidak sehat.

4. Bagi penulis berguna dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang

hukum khususnya hukum perdata tentang perlindungan hukum Desain

Industri, serta menambah literature atau bahan-bahan informasi ilmiah yang

dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut.

D. Kerangka Pemikiran

Berkembangnya perdagangan internasional dan adanya gerakan perdagangan

bebas mengakibatkan makin terasa kebutuhan perlindungan terhadap hak milik

perindustrian yang sifatnya tidak lagi timbal balik tetapi sudah bersifat antar negara

secara global. Pada akhir abad kesembilan belas, perkembangan pengaturan masalah

hak milik perindustrian mulai melewati batas-batas negara. Tonggak sejarahnya

dimulai dengan dibentuknya Uni Paris untuk Perlindungan Internasional Milik

Perindustrian pada tahun 1883. desain industri dalam bentuknya yang tiga dimensi mulai diatur dalam sculpture Copyright Act 1789. Pengaturannya pun masih sederhana hanya meliputi

model manusia dan binatang. Ketentuan Undang-Undang 1839 mengatur desain

industri yang lebih luas, baik bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang hasilnya

dipakai dalam proses industri. Selain itu diatur juga perlu adanya pendaftaran; tetapi

jangka waktu perlindungannya masih tetap singkat. Barulah melalui undang-undang

yang keluar pada tahun 1842, pengaturan desain industri lebih komprehensif lagi.

Lamanya perlindungan atas hak desain industri tahap demi tahap lebih diperpanjang,

menurut Registered Design Act 1949 perlindungan diberikan 5 tahun dan dapat

diperpanjang dua kali masalah lain adalah keterbatasan sumber daya manusia yang akan melakukan

pengadministrasian desain industri apabila sistem desain industri menerapkan sistem

pemeriksaan. Jika sistem pemeriksaan yang dipilih, maka pemerintah harus

menyiapkan prasarana dan sarana pembanding atau mengumpulkan bahan-bahan

desain industri untuk digunakan sebagai pembanding dalam melakukan pemeriksaan

substantif yang akan memerlukan waktu yang tidak singkat. Alasan lain yang dapat

diambil manfaatnya adalah pengalaman negara lain yang mengalami kesulitan ketika

menerapkan sistem pemeriksaan substantif, misalnya Vietnam dan Korea Selatan.

Dalam peraturan perundang-undangan mengenai desain industri tidak akan

terlepas dari hak cipta, desain industri dianggap sebagai bagian dari pekerjaan

artistik atau paling tidak adalah bagian dari seni pakai (applied art). Dalam pasal 51

Undang-undang Hak Cipta Desain dan Paten tahun 1988 memuat pemisahan antara

perlindungan hak cipta dan hak desain. Sedangkan pengaturan dalam Undang-undang

Hak Cipta 1956, perlindungannya terbatas sebagai ciptaan keahlian dalam bidang

artistik, yang masih terasa sangat erat dengan perlindungan hak cipta, antara lain

dalam hal desain yang dilindungi secara hak cipta, yaitu desain grafik, fotografi, seni

pahat atau kolase (sculpture atau collage), rancang bangun arsitek, pekerjaan tangan.9

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan perumusan masalah, maka penulis menggunakan

penelitian Deskriptif Analitis. Deskriptif Analitis ini, terbatas pada usaha

mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya,

sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta. Hasil penelitian

ditekankan agar memberi gambaran secara obyektif, tentang keadaan sebenarnya

dari obyek yang diselidiki,10 yaitu bagaimana sebenarnya Perlindungan Hukum

Desain Industri ditinjau dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2000.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Yuridis Empiris.

Adalah pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang

berlaku di masyarakat, dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu,

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di tiga tempat desain industri

khususnya furniture di wilayah Sukoharjo yang mana sesuai dengan penelitian

yang penulis susun, sehingga memudahkan dalam pencarian data.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data

dari hasil penelitian kepustakaan yang berupa, buku-buku, surat kabar, makalah,

arsip dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan desain industri.

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan

hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat

berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya

dengan permasalahan yang dibahas terdiri dari:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2) Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang,

hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.12Buku karangan sarjana

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan

petunjuk maupun penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer dan Bahan

Hukum Sekunder Adapun petunjuk yang dipakai terdiri dari:

a. Kamus Hukum

b. Kamus Bahasa Indonesia

5. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang digunakan penulis berupa data kualitatif, yaitu data

yang diperoleh dari rekaman, wawancara, pengamatan, atau bahan tertulis

(Undang-Undang, dokumen, buku- buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapanungkapan verbal.13 Maka tekhnik analisis data yang digunakan oleh penulis

berupa analisis kualitatif, yaitu penyajian data yang dideskripsikan dalam bentuk

essay dengan kalimat yang cukup panjang yang bersifat membahas dan

menguraikan permasalahan yang penting, karena analisis ini ditujukan terhadap

data-data yang bersifat berdasarkan kualitas, mutu, dan sifat yang nyata berlaku

dalam masyarakat.

Data yang nanti penulis dapatkan akan diolah secara analitik, kemudian

ditambah dengan perbandingan antara teori-teori yang ada dan kenyataan yang

terjadi dilapangan, ditambahi data tambahan yang kemudian akan menghasilkan

kesimpulan dari penelitian ini.

Makalah hukum industri 1

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan bimbingan-Nya dalam penyusunan makalah hukum industri. Penyusun menyadari bahwa tanpa penyertaan-Nya, makalah ini tidak akan terselesaikan dengan baik.

Makalah Hukum Industri ini ditulis untuk disusun sebagai syarat dalam mengikuti mata kuliah softskill.Makalah Hukum Industri ini tidak hanya sebuah syarat semata, melainkan dapat memberi banyak manfaat bagi pennyusun dan pembaca.

            Makalah Hukum Industri ini membahas mengenai materi hukum industri.   Penyusun berharapMakalah Hukum Industri ini dapat memberi banyak manfaat bagi pembaca. Penyusun menyadari bahwaMakalah Hukum Industri ini masih jauh dari sempurna, Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang................................................................................................................1

1.2. Tujuan Penulisan Makalah.............................................................................................1

1.3. Sasaran Penulisan Makalah...........................................................................................1

BAB II  PEMBAHASAN

2.1. Pengertian Hukum Industri.............................................................................................3

2.2. Undang-Undang Perindustrian di Indonesia..................................................................4

2.3. Manfaat Hukum Industri.................................................................................................5

2.4. Keuntungan Hukum Industri bagi perusahaan.............................................................6

2.5. Mengenai tujuan dari pembangunan industry..............................................................6

2.6. Keuntungan bagi masyarakat.........................................................................................6

2.7. Kerugian bagi masyarakat...............................................................................................7

BAB III  KESIMPULAN DAN SARAN

3.1. Kesimpulan....................................................................................................................8

3.2. Saran..............................................................................................................................8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1              Latar Belakang

Hukum yang melindungi kegiatan perindustrian pertama kali di Indonesia terdapat pada Undang-Undang no. 5 tahun 1984. Inti dari perundang-undangan tersebut yaitu mengenai perindustrian merupakan segala kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan industri. Peraturan mengenai industri yang telah ada, diatur ke dalam undang-undang tersebut. Undang-undang tersebut juga dibuat sebagai persyaratan bagi setiap usaha perindustrian baik industri rumah tangga ataupun perusahaan. Hukum industri dalam hal ini menjadi satu perlindungan bagi suat hasil dari sebuah desain industri yang muncul dari adanya kemampuan, kreativitas cipta, rasa, dan karsa yang dimiliki oleh manusia. Hukum industri juga sangat bermanfaat untuk membatasi segala kemungkinan yang mungkin terjadi.

Penerapan terhadap hukum industri yang ada telah berjalan dengan baik, namun masih diperlukan adanya tambahan aturan untuk melengkapi hukum yang telah ada. Undang-undang yang terbentuk berikutnya yaitu pada Undang-Undang no. 31 tahun 2000 tentang desain industri. Terapat pula undang-udang no. 14 tahun 2001 mengenai hak paten

1.2       Tujuan Penulisan Makalah

Tujuan penulisan berikut mencakup mengenai tujuan mempelajari hukum indonesia yang berada di negara kesatuan republik indonesia. Berikut adalah beberapa tujuan mempelajari hukum industri yang berada di negara kesatuan republik indonesia.

1.      Pengembangan industri yang baik, sehat dan berhasil guna.

2.      Adanya persaingan yang sehat.

3.      Tidak terjadi monopoli oleh suatu industri terhadap suatu produk.

4.      Pembinaan dan pengembangan industri.

1.3       Sasaran Penulisan Makalah

            Hukum industri yang ada di negeri kesatuan republik indonesia sudah berjalan dengan baik namun masih perlu banyak pengawasan yang baik pada hukum industri di indonesia agar dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Industri-industri yang berkembang diindonesia tersebut menjadi sasaran dalam penulisan makalah hukum industri berikut ini. Sasaran tersebut adalah industri yang berkembang sangat baik dengan hukum yang berada didalamnya yang mengatur aturan yang berada di dunia industri.

BAB II 

PEMBAHASAN

2.1       Pengertian Hukum Industri

     Sebelum terbentuknya Negara ini, Indonesia telah mengenal yang namanya hukum. Banyak dari kakek dan nenek moyang kita yang hidup dengan aturan yang diatur di tempat dimana mereka tinggal. Aturan seperti yang mengikat mereka itulah, yang sekarang dikenal dengan istilah hukum. Menurut Plato, hukum merupakan peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. Terdapat pula Aristoteles yang mendefinisikan hukum sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. E. Utrect mendefinisikan hukum sebagai himpunan petunjuk hidup, perintah dan larangan, yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa itu. 

Seiring perkembangan zaman, maka hukum yang ada juga ikut berkembang di dalamnya. Perkembangan yang ada tidak hanya terjadi pada Negara-negara barat, tetapi juga terjadi di Negara Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya industri yang ada di Negara ini. Industri adalah proses ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, dan bahan setengah jadi menjadi barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Indusri yang ada tidak hanya industri manufaktur, melaikan juga industri garmen, otomotif, bahkan jasa. Semua industri yang ada, memiliki suatu perlindungan untuk melakukan semua kegiatannya. hukum industri merupakan suatu ‘payung’ yang berfungsi untuk melindungi suatu bidang industri yang ada. hal ini menyangkut sarana pembaharuan di bidang industri, sistem kawasan sebagai tata ruang, sistem perizinan yang bersifat lintas lembaga dan yurisdiksi hukum industri dalam perspektif global dan lokal, hukum alih teknologi. Hukum industri juga menyangkut permasalahan desain produksi dan hukum konstruksi serta standardisasi, tetapi juga mengenai masalah tanggungjawab dalam sistem hukum industri, dan analisis tentang masalah tanggungjawab dalam sistem hukum industri.

2.2       Undang-Undang Perindustrian di Indonesia

Di indonesia Hukum Industri telah diatur dalam undang-undang perindustrian dan telah diterapkan dan menjadi sebuah persyaratan atau legalisasi pada setiap usaha perindustrian baik industri rumah tangga ataupun perusahaan. Dalam Undang-Undang no. 5 tahun 1984 yang dimaksud dengan perindustrian adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan industri. Industri adalah proses ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, dan bahan setengah jadi menjadi barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Kemudian pada pasal 2 uu no 5 tahun 1984 mengatur mengenai landasan dari pembangunan industri, dimana landasan pembangunan industri di Indonesia berlandaskan pada demokrasi ekonomi, kepercayaan pada diri sendiri, manfaat, kelestarian lingkungan hidup, dan pembangunan bangsa. Sedangkan mengenai tujuan industri diatur dalam pasal 3 dimana terdapat 8 tujuan industri diantaranya, meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan kemampuan dan penguasaan terhadap tehnologi yang tepat guna, meningkatnya kemampuan dari lapisan masyarakat, memperluas lapangan kerja, meningkatkan penerimaan devisa, sebagai penunjang pembangunan daerah, serta di harapkan stabilitas nasional akan terwujud. Setelah itu dalam pasal 4 uu. No.5 tahun1984 diatur mengenai masalah cabang industri. Dimana berkaitan dengan pasal 33 UUD 1945 bahwa setiap cabang indusrti dikuasai oleh Negara. Penguasaan Negara ini dimaksudkan agar tidak ada monopoli nmaun digunakakan sebagi kemantapan stabilitas nasional. Pasal 5 uu. No.5 tahun 1984 mengatur mengenai bidang usaha dan jenis indutri, dimana pemerintah mengelompokan industri dalam tiga jenis industri yakni industri kecil termasuk didalamnya keterampilan tradisional dan pengerajin yang menghasilkan benda seni. Selain industri kecil pemerintah juga menetapkan industri khusus untuk penanaman modal. Untuk pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri diatur dalam pasal 7 uu no.5 tahun1984, dan mengenai izin usaha ditentukan dalam pasal 13 uu. No.5 tahun1984, serta mengenai penyampaian informasi industri diatur dalam pasal 14 uu. No5 tahun 1984.

Penyempurnaan rancangan undang-undang perindustrian pada Senin 17 Januari 2011,menghasilkan pembentukan RUU berdasarkan Pasal  5 ayat   (1),  Pasal   20 ayat (1),   dan   Pasal   33  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adapun tujuan dibentuknya RUU tentang perindustrian ini antara lain bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil, makmur, dan sejahtera, serta membangun manusia Indonesia seutuhnya, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tercapainya struktur ekonomi yang kokoh yang di dalamnya terdapat kemampuan dan kekuatan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh, pembangunan industri yang mampu berdaya saing dalam era globalisasi, melalui penguatan struktur industri yang sehat dan berkeadilan dengan pendayagunaan sumber daya yang tersedia secara optimal dan mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia

Adanya undang-undang perindustrian memberikan banyak manfaat bagi pelakon industri, baik perusahaan maupun karyawan. Adapun manfaat yang diberikan adalah sebagai berikut:

a.       Kepastian hukum bagi dunia usaha industri dan masyarakat;

b.      Keadilan dalam berusaha di bidang industri, baik bagi pelaku maupun bagi pemerintah/negara maupun masyarakat luas;

c.       Terjadinya gairah pembangunan industri yang mampu menimbulkan dampak kemakmuran yang adil dan merata bagi rakyat Indonesia; serta

d.      Terpeliharanya keutuhan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2.3       Manfaat Hukum Industri

Tujuan industri diatur dalam pasal 3 undang-undang no. 5 tahun 1984. Pasal tersebut berisi mengenai tujuan dari industri yaitu sebanyak 8 buah tujuan. Tujuan-tujuan tersebut antara lain:

a.       Meningkatkan kemakmuran rakyat.

b.      Meningkatkan pertumbuhan ekonomisehingga adanya keseimbangan dalam masyarakat yakni dalam hal ekonomi.

c.       Menciptakan kemampuan dan penguasaan terhadap teknologi yang tepat guna, dengan cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

d.      Peran aktif tehadap pembangunan industri juga semakin meningkat, karena meningkatnya kemampuan dari lapisan masyarakat.

e.       Memperluas lapangan kerja, dengan semakin meningkatnya pembangunan industri.

f.       Meningkatkan penerimaan devisa, karena meningkatnya lapangan kerja dengan adanya pembangunan industri.

g.      Sebagai penunjang pembangunan daerah, karena adanya pembangunan dan pengembangan industri.

h.      Diharapkan stabilitas nasional akan terwujud dengan semakin meningkatnya pembanguan daerah pada setiap provinsi.

i.        Manfaat yang dapat diperoleh dari hukum  industri, yaitu:

j.        Hukum sebagai sarana pembangunan di bidang industri yang prespektif dengan ilmu-ilmu yang lain.

k.      Hukum industri dalam sistem kawasan berdasarkan hukum tata ruang.

l.        Hukum industri dalam sistem perizinan yang bersifat lintas lembaga dan yurispundensi hukum industri dalam perspektif global dan local.

m.    Hukum alih teknologi, desain produksi dan hukum konstruksi serta standarisasi.

n.      Masalah tanggung jawab dalam sistem hukum industri.

2.4       Keuntungan Hukum Industri bagi perusahaan 

Adanya undang-undang perindustrian memberikan banyak manfaat bagi pelakon industri, baik perusahaan maupun karyawan. Adapun manfaat yang diberikan adalah sebagai berikut:

a.       Kepastian hukum bagi dunia usaha industri dan masyarakat;

b.      Keadilan dalam berusaha di bidang industri, baik bagi pelaku maupun bagi pemerintah/negara maupun masyarakat luas;

c.       Terjadinya gairah pembangunan industri yang mampu menimbulkan dampak kemakmuran yang adil dan merata bagi rakyat Indonesia; serta

d.      Terpeliharanya keutuhan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selain undang-undang perindustrian yang telah dijelaskan secara garis besar tersebut ada pula hukum yang mengatur beberapa aspek dalam dunia industri yang sering kita jumpai, diantaranya:

2.5       Mengenai tujuan dari pembangunan industri

Sedangkan untuk pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri diatur dalam pasal 7 uu no.5 tahun 1984 Pengaturan industri fungsi dari pengaturan industri dimaksudkan agar dalam pembangunan industri dapat terwujud:

a.       Pengembangan industri yang baik, sehat, dan berhasil guna.

b.      Adanya persaingan yang sehat.

c.       Tidak terjadi monopoli oleh suatu industri terhadap suatu produk.

2.6       Keuntungan bagi masyarakat

            Amdal dalam sistem Perijinan Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolalan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa AMDAL atau Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan Ruang lingkup dan cakupan AMDAL meliputi:

a.       Sistem pelaporan sebagai sarana pemantauan kinerja kegiatan.

b.      Pemantauan oleh perusahaan, instansi Pemerintah dan masyarak

c.       Laporan berkala sebagai alat evaluasi kinerja perusahaan kepada stakeholders

d.      Laporan dan tanggungjawab publik.

Compliance monitoring dan pengembangan kebijakan.

2.7       Kerugian bagi masyarakat

a.       Masyarakat kurang mampu bersaing dengan industri besar

b.      Daya saing masyarakat lemah

c.       Kurangnya modal bagi masyarakat untuk berkembang menjadi industri menegah ke atas

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1       Kesimpulan

a.       Pemerintah dalam mengupayakan peyempurnaan rancangan undang-undang perindustrian dinlai sangat baik

b.      Penyempurnaan Undang-Undang Perindustrian bertujuan untuk membuat perangkat peraturan perundang-undangan sesuai dengan tuntutan zaman, yang diharapkan akan lebih mampu mendinamisasikan tumbuh-majunya industri nasional di era globalisasi ekonomi tanpa mengorbankan kepentingan nasional serta ciri budaya dan harga-diri bangsa

c.       Terlebih jika penerapan hukum industri di Indonesia terus konsisten dan tidak keluar dari jalur yang telah ditetapkan

3.2      Saran

a.       Mengenai hukum industri diharapkan agar lebih baik lagi dan tidak berpihak kepada salah satu pihak saja

b.      Di permudah sumber-sumber informasi mengenai huku industri agar masyarakat menjadi lebih tahu

c.       Hukum industri juga mengatur mengenai eksploitasi sumber daya alam dan juga lingkungan